MUARO JAMBI– Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupate. Muaro Jambi mencatat, hingga kini 30 desa di enam kecamatan terdampak kekeringan. Jumlah warga yang mengalami kesulitan air diperkirakan mencapai 8.000 kepala keluarga (KK).
Enam kecamatan tersebut yakni Kumpeh, Jambi Luar Kota, Sekernan, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, dan Mestong. Padahal, pada awal September lalu, wilayah terdampak baru tercatat sebanyak 26 desa di lima kecamatan. Artinya, dalam waktu singkat, dampak kekeringan terus meluas.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus membenarkan kondisi tersebut. “Saat ini sudah 6 kecamatan, kurang lebih ada 30 desa yang terdampak. Untuk jumlah kepala keluarga, diperkirakan sekitar 8.000 KK,”katanya.
Pemerintah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan air. Namun, bantuan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan. Sebab, semakin panjang kemarau, semakin banyak pula sumber air warga yang mengering
Krisis air bahkan memaksa warga mengeluarkan biaya sendiri demi mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Sumur yang lama sudah kering, jadi kami terpaksa menggali sumur baru. Biayanya sampai jutaan rupiah. Mau bagaimana lagi, air ini kan kebutuhan sehari-hari,”ujar Bima warga Desa Tanjung Pauh.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis air bukan lagi sekadar persoalan kekurangan pasokan, tetapi mulai menjadi beban ekonomi baru bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi, Budhi Hartono mengatakan pemerintah daerah telah meminta PDAM memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Namun, persoalannya bukan hanya pada distribusi. Debit sumber air yang digunakan PDAM juga ikut menurun akibat kemarau panjang. “Kita sudah memberikan arahan kepada PDAM untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Namun, kita sama-sama tahu bahwa sumber air yang disediakan debitnya turun, sehingga tidak bisa maksimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,”ujarnya.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, Pemkab mengerahkan kendaraan tangki milik sejumlah OPD.
Air dari PDAM diangkut menggunakan kendaraan tangki untuk kemudian didistribusikan ke desa-desa yang membutuhkan.
“Kita juga sudah melakukan langkah-langkah. Dinas-dinas yang memiliki kendaraan tangki air mengambil air di PDAM, kemudian mendistribusikannya kepada desa yang membutuhkan dan mengajukan bantuan,” katanya.
Selain distribusi ke desa, pemerintah juga membuka layanan pengambilan air bersih secara gratis bagi masyarakat. Salah satunya di wilayah Nyogan. Warga yang membutuhkan air dipersilakan datang pada jam operasional dengan membawa wadah sendiri.
“Sekarang kita membuka layanan. Masyarakat yang mau mengambil air bersih dipersilakan pada jam-jam operasional, membawa wadah atau tempat air sendiri. Silakan mengambil di situ secara gratis, tanpa ada biaya yang dikenakan,”ujar Budhi.
Bagi desa atau masyarakat yang membutuhkan distribusi air langsung, pemerintah daerah meminta pengajuan dilakukan melalui kepala desa atau camat.
Dengan jumlah wilayah terdampak yang terus bertambah dan sumber air yang semakin menyusut, krisis air bersih di Muaro Jambi kini menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan lebih serius. Jika kemarau terus berlanjut, bukan tidak mungkin jumlah desa dan warga yang terdampak kembali bertambah.
Komentar